Malaysia Bermodal Peta Lama

Posted on September 4, 2010

0


AKHIRNYA, Jumat pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan nota protes kedua untuk Malaysia, berisi keberatan atas perlakuan buruk polisi Malaysia terhadap tiga pengawas kelautan Indonesia selama ditahan di Johor. Nota ini semacam balasan buat Malaysia, yang sehari sebelumnya mengancam akan menerbitkan travel advisory.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menyatakan anjuran berhati-hati untuk warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia keluar jika Indonesia tak mampu mengendalikan demonstrasi anti-Malaysia. Negeri Semenanjung itu memprotes keras pelemparan tinja ke kedutaannya, yang dilakukan para pengunjuk rasa, Senin pekan lalu. “Demonstrasi harus dikendalikan sebelum bangsa Malaysia hilang kesabaran,” kata Anifah Aman.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengirim nota protes pertama, terhadap penangkapan tiga pengawas kelautan itu, ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Rabu dua pekan lalu. Protes ini seolah membalas nota keberatan Malaysia terhadap perusakan pagar kedutaannya di Jakarta oleh demonstran.

Dengan nota protes yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, pada tahun ini sudah delapan kali Indonesia melayangkan protes ke Malaysia. Semuanya menyangkut pelanggaran perbatasan. Di tengah perundingan perbatasan Indonesia-Malaysia yang belum tuntas, sepertinya nota protes ini bukan yang terakhir.

Insiden penangkapan tiga pejabat kelautan Indonesia di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, tiga pekan lalu, juga akibat tumpang-tindihnya klaim perbatasan laut Indonesia-Malaysia di Selat Singapura. Tadinya, ada masalah pulau karang South Ledge, yang dipersengketakan Malaysia dan Singapura. South Ledge satu rangkaian dengan pulau karang Batu Puteh, yang sudah cukup lama menjadi rebutan kedua negara itu.

Di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, dua tahun lalu, pulau tak berpenghuni seluas setengah lapangan sepak bola itu dinyatakan milik Singapura. Batu Puteh berada di antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Di pulau itu berdiri mercusuar Horsburgh, yang dibangun Inggris pada 1851. Mahkamah Internasional juga memutuskan Middle Rocks, sekumpulan karang sekitar satu kilometer di selatan Pulau Batu Puteh, sebagai milik Malaysia.

Namun Mahkamah menyatakan South Ledge milik negara yang wilayah perairannya termasuk “pulau” tersebut. South Ledge bukan pulau yang sesungguhnya. Ia kumpulan karang yang lebih kecil dibanding Middle Rocks. Gugusan karang ini hanya muncul ketika air laut surut. South Ledge terletak 3,8 kilometer di selatan Pulau Batu Puteh.

Mahkamah menyatakan pulau ini terletak antara Pulau Batu Puteh dan Middle Rocks. Keputusan Mahkamah mengenai South Ledge bersifat terbuka, sehingga klaimnya tumpang-tindih. “Inilah yang membuat Indonesia belum bisa melakukan perundingan batas laut dengan Malaysia di perairan ini,” kata Arief Havas Oegroseno, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, yang juga ketua tim perunding Indonesia untuk perundingan perbatasan dengan Malaysia.

Perkara batas wilayah laut di segmen Selat Singapura ini hanya satu dari lima segmen laut yang terus mengganjal hubungan Indonesia-Malaysia. Segmen lain adalah Selat Malaka bagian utara untuk menentukan laut teritorial zona ekonomi eksklusif, yang melibatkan juga Thailand. Berikutnya segmen Selat Malaka bagian selatan, untuk menentukan zona ekonomi eksklusif khusus dengan Malaysia.

Persoalan perbatasan laut dengan Malaysia juga terjadi di Laut Natuna-Laut Cina Selatan untuk menentukan zona ekonomi eksklusif, dan perbatasan di Laut Sulawesi, yang meliputi Blok Ambalat. Sengketa bermula sejak 1979, ketika Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim. Malaysia memasukkan Ambalat ke wilayahnya.

Indonesia melancarkan protes. Sebab, menurut perjanjian tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia 1969 dan persetujuan tapal batas laut Indonesia-Malaysia 1970, Ambalat masuk wilayah Indonesia. Konflik di Ambalat makin panas setelah Mahkamah Internasional menyatakan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang juga berada di Blok Ambalat, menjadi milik Malaysia.

Tahun lalu Ambalat membuat buruk hubungan akibat masuknya kapal angkatan laut Malaysia ke perairan itu. Menurut Arief Havas, dalam persoalan Ambalat, Indonesia harus sabar dan berhati-hati. “Diplomasi tak cukup sekadar teriak keras, tapi harus pakai otak,” katanya.

Komplikasi di batas laut itu berbarengan pula dengan perselisihan batas darat di Kalimantan, meliputi masing-masing lima titik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, pokok masalahnya adalah tidak adanya kesesuaian pada hasil pengukuran bersama. Hal yang sama terjadi di garis batas Gunung Raya.

Indonesia dan Malaysia tak sepakat mengenai garis batas hasil survei bersama dua negara. Pada batas Gunung Jagoi dan Batu Aum, penerapan arah dan jarak tidak diterima kedua pihak. Persoalan di tapal batas D400 adalah, hasil survei bersama, 1987-1988, tak menemukan daerah aliran sungai untuk menetapkan batas.

Masalah perbatasan di Kalimantan Timur terjadi di tapal batas C500-C600. Malaysia mengeluh daerah aliran sungai terpotong oleh sungai, sehingga harus diukur ulang. Pada tapal batas B2700-B3100, hasil pengukuran bersama menyimpang. Malaysia merasa dirugikan. Pada batas di Sungai Semantipal, Malaysia meminta pengukuran ulang.

Batas darat di Sungai Sinapad bergeser ke utara, sehingga berbeda dengan hasil perjanjian perbatasan antara Belanda dan Inggris pada 1915. Di Pulau Sebatik, tugu perbatasan di bagian barat pulau ini berada pada titik yang tak seharusnya, sehingga Indonesia merasa dirugikan.

Kedua pemerintah memang terus berusaha mengatasi keruwetan perbatasan ini. Tak kurang-kurang pertemuan digelar. Terakhir, Oktober tahun lalu. Menurut Menteri Marty, selama ini yang menjadi persoalan, Malaysia menggunakan peta tahun 1979. Padahal sudah ada peta baru Nomor 349 tahun 2009.

Di Asia Tenggara, kata Marty, tinggal Malaysia yang memakai peta lama. Akibatnya, Malaysia juga mengalami tumpang-tindih klaim dengan Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Setelah insiden Tanjung Berakit, kedua negara akan bertemu di Kota Kinabalu, Sabah, pada Senin pekan depan.

Anifah menyatakan, memang ada beberapa perbatasan dengan Indonesia yang belum disepakati. Inilah, menurut dia, salah satu pemicu kesalahpahaman yang beberapa kali terjadi. Setelah insiden terakhir, Anifah menyatakan terus melakukan pembicaraan dengan Marty.

Dalam pertemuan di Kota Kinabalu, kata Anifah, Malaysia akan mengusulkan dibuatnya standar prosedur operasi. “Ini menjadi pedoman untuk petugas penjaga perbatasan, jika kembali terjadi insiden,” katanya.

Sunudyantoro (Jakarta), Masrur Dimyathi (Kuala Lumpur)

Posted in: Politik